Kamis, 27 Desember 2018

Anda Ingin Menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan? Ini Regulasinya

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) atau dulu dikenal dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 keberadaannya menjadi polemik dan tidak jelas. Setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tidak ada lagi P3N yang bertugas yang memiliki legalitas berupa SK dari Kementerian Agama terutama pada KUA yang bertipologi A, B dan C.

Satu-satunya aturan yang mengatur tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 adalah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Instruksi ini hanya mengatur KUA yang bisa mengangkat P3N hanya KUA dengan Tipologi D1 dan D2.

Dengan terbitnya PMA 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan di salah satu pasalnya menegaskan tentang keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan memperjelas tugas dan kedudukan P4, syarat pengangkatan dan pemberhentian P4 serta solusi bagi KUA Kecamatan bertipologi A, B dan C yang kekurangan tenaga penghulu.

Tugas dan Kedudukan P4

  • P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan
  • P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2
  • Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang

Syarat dingkat menjadi P4

Syarat seseorang untuk diangkat menjadi P4 adalah:
  • Tokoh Agama/Masyarakat
  • Laki-laki
  • Memiliki kemampuan dalam fikih munakahat
  • Berdomisili di wilayah Kecamatan tersebut
  • Memiliki kemampuan untuk melakukan pemanduan perkawinan, khutbah perkawinan dan penasihatan perkawinan

Pengangkatan dan Pemberhentian P4

Mekanisme pengangkatan P4
  • Calon P4 diusulkan oleh kepada desa/kelurahan atau perwakilan kepala desa/kelurahan kepada Kepala KUA Kecamatan
  • Kepala KUA Kecamatan mengusulkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kasi Bimas Islam Kabupaten/Kota
  • Surat Keputusan Pengangkatan P4 berlaku 2 (dua) tahun, dapat disulkan kembali untuk diangkat menjadi P4
P4 diberhentikan atau dinyatakan berhenti apabila:
  • Meninggal dunia
  • Mengundurkan diri
  • Berpindah alamat diluar kecamatan bersangkutan
  • Habis masa berlaku tugasnya
  • Diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas dasar usul Kepala KUA Kecamatan

Penugasan P4

  • Kepala KUA menugaskan P4 untuk menghadiri peristiwa perkawinan, setelah dipastikan penghulu pada KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri peristiwa perkawinan
  • Kepala KUA dalam memberikan penugasan kepada P4 harus memperhatikan aspek keadilan
  • P4 dalam melaksanakan tugas menghadiri peristiwa perkawinan mendapatkan uang honor dan transport sesuai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 600 Tahun 2016.
Dalam hal KUA Kecamatan tipologi A, B dan C yang memerlukan tenaga tambahan untuk menghadiri pencatatan perkawinan, Kepala KUA Kecamatan dapat:
  • Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menugaskan Kepala Seksi Bimas Islam; atau
  • Menugaskan pegawai di lingkungan KUA Kecamatan dengan syarat: laki-laki dan memiliki kemampuan dalam memandu prosesi akad nikah.
Penugasan tersebut setelah dipastikan penghulu pada KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri pencatatan perkawinan. Dan pegawai yang melaksanakan tugas berhak mendapatkan uang honor dan transport sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 600 Tahun 2016.

Selasa, 14 Agustus 2018

Juklak Pengelolaan Biaya Operasional KUA

Assalamu’alaikum sobat info bimas, dalam rangka pengelolaan Biaya Operasional (BOP) KUA Kecamatan secara tertib, transparan, efektif, efisien dan akuntabel Dirjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 590 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pengganti dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 590 Tahun 2018 ini diantaranya:

1. Pengelola

Pengelola BOP KUA Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KUA Kecamatan yang diangkat oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atas usul Kepala KUA. Dalam hal pada KUA hanya terdapat satu orang PNS, maka Kepala KUA Kecamatan dapat ditunjuk menjadi pengelola BOP KUA Kecamatan dimana dalam melaksanakan tugasnya, pengelola BOP bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

2. Besaran Biaya Operasional KUA Kecamatan

Jika dijuknis sebelumnya, besaran Biaya Operasional (BOP) KUA Kecamatan disama ratakan yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) pertahun, dengan terbitnya Kepdirjen Nomor 590 Tahun 2018 ini, besaran Biaya Operasional KUA Kecamatan tidak lagi dipukul rata, sehingga besaran BOP KUA dapat dirinci sebagai berikut:
  • KUA Tipologi A, besaran BOP nya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun
  • KUA Tipologi B, C, D1 dan D2 besaran BOP nya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun

3. Penggunaan Dana BOP KUA Kecamatan

Adapaun penggunaan dari Biaya Operasional (BOP) KUA Kecamatan harus berdasarkan pada rencana kerja anggaran dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KUA Kecamatan, meliputi:
  • Langganan Internet, Honor Pramubakti, ATK
  • Rapat-rapat dan Jamuan Tamu
  • Daya Listrik
  • Telepon
  • Daya Air
  • Untuk Sewa Gedung
  • Pemeliharaan Gedung
  • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  • Perjadin Lokal
  • Operasional Lainnya
  • Perjalanan Dinas Biasa
Terkait dengan pengadaan tenaga pramubakti, KUA yang dapat menggunakan tenaga Pramubakti adalah KUA tipologi D1 dan D2 atau KUA Kecamatan yang jumlah SDM lebih sedikit dari pada beban kerjanya. Pramubakti diangkat oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atas usulan Kepala KUA Kecamatan dengan masa kerja satu tahun anggaran dengan besaran honor ditentukan oleh kemampuan anggaran masing-masing daerah.

4. Mekanisme Pencairan

  • Kepala KUA Kecamatan penyusun rencana anggaran BOP KUA Kecamatan dalam satu tahun anggaran dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  • Pengelola BOP KUA Kecamatan mengajukan usulan pencairan BOP KUA Kecamatan setiap bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan dokumen pendukung Antara lain: Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; Rincian kebutuhan dana; dan Surat pernyataan mengenai batas waktu pertanggungjawaban pengguna uang muka kerja dari penerima uang muka kerja;
  • PPK melakukan verifikasi atas usulan pencairan BOP KUA;
  • Mekanisme pembayaran BOP KUA Kecamatan dilaksanakan dengan cara LS kepada peyedia barang/jasa jika sudah jelas penerima dan jumlah uang yang dibayarkan. Jika pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pemabayaran tagihan dilakukan dengan menggunakan UP kepada pengelola BOP KUA berupa uang muka kerja;
  • Bendahara melakukan pembayaran atas UP berupa uang muka kerja berdasarkan SPBy yang disetujui dan ditanda tangani oleh PPK atas nama KPA dan dilampiri dokumen seperti pada strip 2;
  • Bendahara melakukan pengujian ketersediaan dananya;
  • Dalam rangka pemberian uang muka kerja kepada pengelola BOP KUA, bendahara melakukan transfer ke rekening Pengelola BOP KUA Kecamatan (secara non tunai).
Untuk lebih jelasnya sobat bisa download Juklak Pengelolaan Biaya Operasional (BOP) KUA Kecamatan di bawah ini.

Senin, 25 Mei 2015

Sejarah Kementerian Agama


Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menj adi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan. Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah. Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India. Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, keraj aan Tidore dan Ternate di Maluku, keraj aan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
  1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar “Sampean Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
  2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama Kalifatulah.”
  3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing Ngalogo.” Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja “pelayanan” keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut: “Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.”
Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:
  1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
  2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.
Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:
  1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah)
  2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
  3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.
Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuankemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:
  1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam_praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber: http://www.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12432&t=181