Wakil Bupati Way Kanan Serahkan SK Penyuluh Agama Islam Non PNS

Blambangan Umpu (Kemenag-WK)--Wakil Bupati Way Kanan, DR. H. Edward Antony, MM menyerahkan SK kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Way Kanan. Penyerahan SK yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Februari 2020 tersebut sekaligus dilaksanakan pembinaan bagi 112 Penyuluh Agama Islam non PNS tersebut yang dilaksanakan di Aula Amal Bhakti Kantor Kementerian Agama Kab. Way Kanan. Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab. Way Kanan, H. Selan, S.Sos, MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Way Kanan, dan para pejabat di jajaran Kemenag Kab Way Kanan.

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Way Kanan, menyampaikan selamat kepada seluruh Penyuluh Agama Islam Non PNS yang baru saja menerima SK. Wakil Bupati berharap agar Penyuluh Agama Islam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal sehingga masyarakat semakin cerdas dan dapat melaksanakan ajaran Agama Islam dengan baik. Selanjutnya, Wakil Bupati Way Kanan dalam arahannya kepada peserta menyampaikan bahwa, Penyuluh Agama Islam Non PNS berperan sebagai corong Kementerian Agama Way Kanan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa Penyuluh Agama Islam hendaknya tidak hanya menguasai masalah agama saja, tetapi lebih dari itu Penyuluh Agama Islam Non PNS juga dituntut memahami persoalan-persoalan yang lebih luas yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi binaannya.

Sementara itu dalam laporannya, Ali Sholihin, S.Pd.I selaku Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Way Kanan menyampaikan bahwa sesuai Juknis Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, bahwa formasi Penyuluh Agama Islam Non PNS untuk Kab. Way Kanan sebanyak 112 orang. Dan 112 orang tersebut ditetapkan SK-nya setelah melalui pelaksanaan tes tertulis dan tes wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 08-09 Desember 2019 yang lalu. Dari 112 orang itulah hari ini diserahkan SK pengangkatannya, sekaligus diberikan pembinaan. (Humas/TU)

Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Dibuka Februari 2020

Jakarta (Kemenag-WK) --- Kementerian Agama merilis pelaksanaan Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) dan Ujian Masuk (UM) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Rilis SPAN-UM PTKIN ini dilakukan oleh Menag Fachrul Razi di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kementerian Agama, Jakarta.
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin dalam laporannya mengatakan bahwa pendaftaran SPAN PTKIN akan dimulai 3-28 Februari 2020. Adapun pendaftaran UM PTKIN akan berlangsung dari 15 April – 29 Mei 2020.
Menurut Kamaruddin, ada lima jalur penerimaan mahasiswa PTKIN. Pertama, seleksi siswa-siswi berprestasi bersama dengan Kemendikbud. “Ini untuk menjaring mahasiswa prodi (program studi) umum yang ada di UIN, seperti kedokteran, kesehatan, Saintek dan lainnya,” kata Kamaruddin di Jakarta, Jumat (20/12).
Kedua, ujian masuk Peguruan Tinggi bersama Kemendikbud. Ini juga dikhususkan bagi seleksi mahasiswa untuk pilihan program studi umum.

Ketiga, jalur SPAN PTKIN. Jalur ini untuk menjaring mahasiswa dari madrasah tanpa seleksi. Jadi penjaringannya tidak tertulis karena berdasarkan prestasi siswa-siswi di sekolah dan madrasah dengan melihat nilai raport dan prestasi lainnya. 
Keempat, jalur UM PTKIN. Proses ini dilaksanakan secara nasional. “Ketua UM-PTKIN tahun 2020 adalah Rektor UIN Bandung dan ini tahun pertama,” papar Kamaruddin.
Kelima, jalur Mandiri. Perguruan Tinggi melakukan ujiannnya sendiri-sendiri, dan hanya 20 persen yang diterima lewat jalur Mandiri. “58 PTKIN secara serentak akan melaksanakan SPAN UM-PTKIN 2020,” kata Kamaruddin.
Kamaruddin menambahkan bahwa PTKIN telah berkontibusi secara fundamental dalam meningakatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Nasional dan Human Develompment Indonesia. Saat ini, APK Indonesia sudah mencapai 34,5 Persen. Artinya, sebanyak 34,5% anak Indonesia yang berumur 18-23 tahun telah mendapat kesempatan kuliah di perguruan tinggi.
Meski masih kecil, namun menurut Kamaruddin, sudah ada kemajuan luar biasa. Indonesia masih harus memperluas akses masuk perguruan tinggi karena masih tertinggal dari Singapura (82%), Malaysia (39%), Thailand (hampir 40%), dan Korsel (hampir 92%).
“Di Indonesia secara nasional baru 34,5 persen,” tegas Kamaruddin.
Pembangunan Human develompent Indonesia juga mengalami peningkatan, sudah mencapai 71,3%. Secara rata-rata nasional, ini sudah  termasuk tinggi. “Ini semua atas kontribusi PTKI dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia,” tegas Kamaruddin.

Sumber: https://kemenag.go.id/berita/read/512417/seleksi-masuk-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-negeri-dibuka-februari-2020

Anda Ingin Menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan? Ini Regulasinya

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) atau dulu dikenal dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 keberadaannya menjadi polemik dan tidak jelas. Setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tidak ada lagi P3N yang bertugas yang memiliki legalitas berupa SK dari Kementerian Agama terutama pada KUA yang bertipologi A, B dan C.

Satu-satunya aturan yang mengatur tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 adalah Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Instruksi ini hanya mengatur KUA yang bisa mengangkat P3N hanya KUA dengan Tipologi D1 dan D2.

Dengan terbitnya PMA 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan di salah satu pasalnya menegaskan tentang keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan memperjelas tugas dan kedudukan P4, syarat pengangkatan dan pemberhentian P4 serta solusi bagi KUA Kecamatan bertipologi A, B dan C yang kekurangan tenaga penghulu.

Tugas dan Kedudukan P4

• P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan
• P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2
• Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang

Syarat dingkat menjadi P4

Syarat seseorang untuk diangkat menjadi P4 adalah:

• Tokoh Agama/Masyarakat
• Laki-laki
• Memiliki kemampuan dalam fikih munakahat
• Berdomisili di wilayah Kecamatan tersebut
• Memiliki kemampuan untuk melakukan pemanduan perkawinan, khutbah perkawinan dan penasihatan perkawinan

Pengangkatan dan Pemberhentian P4

Mekanisme pengangkatan P4

• Calon P4 diusulkan oleh kepada desa/kelurahan atau perwakilan kepala desa/kelurahan kepada Kepala KUA Kecamatan
• Kepala KUA Kecamatan mengusulkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kasi Bimas Islam Kabupaten/Kota
• Surat Keputusan Pengangkatan P4 berlaku 2 (dua) tahun, dapat disulkan kembali untuk diangkat menjadi P4

P4 diberhentikan atau dinyatakan berhenti apabila:

• Meninggal dunia
• Mengundurkan diri
• Berpindah alamat diluar kecamatan bersangkutan
• Habis masa berlaku tugasnya
• Diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas dasar usul Kepala KUA Kecamatan

Penugasan P4

• Kepala KUA menugaskan P4 untuk menghadiri peristiwa perkawinan, setelah dipastikan penghulu pada KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri peristiwa perkawinan
• Kepala KUA dalam memberikan penugasan kepada P4 harus memperhatikan aspek keadilan
• P4 dalam melaksanakan tugas menghadiri peristiwa perkawinan mendapatkan uang honor dan transport sesuai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 600 Tahun 2016.

Dalam hal KUA Kecamatan tipologi A, B dan C yang memerlukan tenaga tambahan untuk menghadiri pencatatan perkawinan, Kepala KUA Kecamatan dapat:

• Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menugaskan Kepala Seksi Bimas Islam; atau
• Menugaskan pegawai di lingkungan KUA Kecamatan dengan syarat: laki-laki dan memiliki kemampuan dalam memandu prosesi akad nikah.

Penugasan tersebut setelah dipastikan penghulu pada KUA tersebut atau KUA terdekat tidak dapat menghadiri pencatatan perkawinan. Dan pegawai yang melaksanakan tugas berhak mendapatkan uang honor dan transport sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 600 Tahun 2016.