Assalamu’alaikum sobat info bimas, dalam rangka pengelolaan
Biaya Operasional (BOP) KUA Kecamatan secara tertib, transparan, efektif,
efisien dan akuntabel Dirjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas
Islam Nomor 590 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya
Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pengganti dari Keputusan
Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Adapun yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 590 Tahun 2018 ini diantaranya:
Adapun yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 590 Tahun 2018 ini diantaranya:
1. Pengelola
Pengelola BOP KUA Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada KUA Kecamatan yang diangkat oleh Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota atas usul Kepala KUA. Dalam hal pada KUA hanya terdapat satu
orang PNS, maka Kepala KUA Kecamatan dapat ditunjuk menjadi pengelola BOP KUA
Kecamatan dimana dalam melaksanakan tugasnya, pengelola BOP bertanggungjawab
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
2. Besaran Biaya Operasional KUA Kecamatan
Jika dijuknis sebelumnya, besaran Biaya Operasional (BOP)
KUA Kecamatan disama ratakan yaitu sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam
juta) pertahun, dengan terbitnya Kepdirjen Nomor 590 Tahun 2018 ini, besaran
Biaya Operasional KUA Kecamatan tidak lagi dipukul rata, sehingga besaran BOP
KUA dapat dirinci sebagai berikut:
- KUA Tipologi A, besaran BOP nya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun
- KUA Tipologi B, C, D1 dan D2 besaran BOP nya adalah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun
3. Penggunaan Dana BOP KUA Kecamatan
Adapaun penggunaan dari Biaya Operasional (BOP) KUA
Kecamatan harus berdasarkan pada rencana kerja anggaran dan penggunaannya
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KUA Kecamatan, meliputi:
- Langganan Internet, Honor Pramubakti, ATK
- Rapat-rapat dan Jamuan Tamu
- Daya Listrik
- Telepon
- Daya Air
- Untuk Sewa Gedung
- Pemeliharaan Gedung
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Perjadin Lokal
- Operasional Lainnya
- Perjalanan Dinas Biasa
Terkait dengan pengadaan tenaga pramubakti, KUA yang dapat
menggunakan tenaga Pramubakti adalah KUA tipologi D1 dan D2 atau KUA Kecamatan
yang jumlah SDM lebih sedikit dari pada beban kerjanya. Pramubakti diangkat
oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atas usulan Kepala KUA Kecamatan
dengan masa kerja satu tahun anggaran dengan besaran honor ditentukan oleh
kemampuan anggaran masing-masing daerah.
4. Mekanisme Pencairan
- Kepala KUA Kecamatan penyusun rencana anggaran BOP KUA Kecamatan dalam satu tahun anggaran dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pengelola BOP KUA Kecamatan mengajukan usulan pencairan BOP KUA Kecamatan setiap bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan dokumen pendukung Antara lain: Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; Rincian kebutuhan dana; dan Surat pernyataan mengenai batas waktu pertanggungjawaban pengguna uang muka kerja dari penerima uang muka kerja;
- PPK melakukan verifikasi atas usulan pencairan BOP KUA;
- Mekanisme pembayaran BOP KUA Kecamatan dilaksanakan dengan cara LS kepada peyedia barang/jasa jika sudah jelas penerima dan jumlah uang yang dibayarkan. Jika pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pemabayaran tagihan dilakukan dengan menggunakan UP kepada pengelola BOP KUA berupa uang muka kerja;
- Bendahara melakukan pembayaran atas UP berupa uang muka kerja berdasarkan SPBy yang disetujui dan ditanda tangani oleh PPK atas nama KPA dan dilampiri dokumen seperti pada strip 2;
- Bendahara melakukan pengujian ketersediaan dananya;
- Dalam rangka pemberian uang muka kerja kepada pengelola BOP KUA, bendahara melakukan transfer ke rekening Pengelola BOP KUA Kecamatan (secara non tunai).
Untuk
lebih jelasnya sobat bisa download Juklak Pengelolaan Biaya Operasional (BOP)
KUA Kecamatan di bawah ini.
